AGRARIA.TODAY – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), menggelar konferensi pers mengenai Program Kerja Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan secara virtual di Jakarta, Selasa 31 Agustus 2021.
Pada kesempatan itu Dirjen PTPP Embun Sari memaparkan Program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tetap berjalan meski di tengah pandemi Covid-19. Program-program tersebut dilaksanakan dengan strategi yang sudah ditetapkan pemerintah, yakni dengan penyesuaian anggaran. Penyesuaian anggaran dilakukan terhadap program-program yang kurang prioritas.
“Reforma Agraria yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Melalui Reforma Agraria, pemerintah sangat fokus terhadap redistribusi tanah bagi masyarakat, juga pendaftaran tanah bagi transmigran,” ujar Embun di hadapan sejumlah wartawan.
Terkait dengan teknis pelaksanaan PTP saat ini, Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan mengatakan, terdapat tiga kegiatan pokok PTP. “Terdapat tiga kegiatan pokok pada PTP. Di antaranya, pertama sebagai dasar untuk diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Kedua, memberikan rekomendasi tanah negara yang berasal dari tanah timbul. Ketiga, penyelenggaraan kebijakan penggunaan dan pemanfaatan tanah,” ucap Embun.
Terkait pengadaan tanah untuk Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2021, Embun mengungkapkan telah merealisasikan 23.280 hektare untuk 136.824 bidang dari target 51.104 hektare untuk 219.234 bidang. Sedangkan non-PSN telah terealisasi 9.209 hektare untuk 39.484 bidang dari target 16.114 hektare untuk 63.186 bidang.
“Sebanyak 20 PSN high priority g harus selesai tahun 2021, ada beberapa yang selesai di semester 1, dan semester 2 tahun selesai 20, di antaranya lahan untuk Tol Becakayu, Tol Cibitung-Cilincing, Tol Cisumdawu, Tol Semarang-Demak, Tol Jogya-Solo, dan beberapa bendungan di lampung dan Sulawesi Selatan,” ujar Embun.
“Saat ini kami sedang memastikan data 25 ribu hektare tanah yang akan dijadikan bank tanah. Sedang di-fix-kan di lapangan, apakah secara data punya siapa, dimana, luasnya berapa, bekas pemegang haknya siapa, sudah ditetapkan atau belum, kondisi riil bagaimana, ada di lahan kritis atau tidak, sedang di-fix-kan sekarang,” kata Mantan Kakanwil BPN Jateng ini.
Embun menambahkan, tahun ini pihaknya sedang menargetkan 2.014 hektare tanah untuk diclearkan sampai sertifikat atas nama dan 400 hektare akan dikembangkan untuk perumahan dan perkebunan. ***
