Jakarta – Dalam rangka persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2021 atau GTRA Summit yang rencananya akan dilaksanakan pada 7 s.d. 9 Oktober 2021 di Wakatobi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan rapat bersama kelompok kerja (Pokja) GTRA Summit pada Rabu (07/07/2021). Rapat Pokja yang digelar secara daring ini membahas latar belakang penyelenggaraan GTRA Summit sekaligus laporan dari panitia pelaksana.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra sebagai salah satu inisiator serta Koordinator Pelaksana GTRA Nasional menginginkan agar tiap unit kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN turut andil membantu pelaksanaan GTRA Summit. Hal ini karena isu-isu yang akan diangkat cukup banyak, bukan hanya meliputi Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria. “GTRA Summit ini bukan hanya pekerjaan Ditjen Penataan Agraria, tapi seluruhnya dari Kementeian ATR/BPN bahkan lintas kementerian/lembaga, karena cukup kompleks, ini isu yang meliputi banyak sektor,” ujarnya.
Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Elias Tedjo menyampaikan bahwa isu krusial dalam GTRA Summit di Wakatobi adalah terkait kesejahteraan masyarakat daerah kepulauan yang selama ini masih terpencil, tertinggal dan terbelakang dibanding daerah lainnya yang berciri daratan. Pulau-pulau tersebut memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, termasuk potensi sumber daya mineral seperti minyak bumi, timah, emas, batu bara dan lain-lain. Namun di balik potensi tersebut, ditemukan banyak persoalan khususnya ketidaksesuaian/tumpang tindih antara tata ruang, perizinan, kawasan hutan dan/atau hak atas tanah masyarakat, dalam hal ini Suku Bajo.
“Isu yang mencuat adalah bagaimana status Hak Atas Tanah terhadap masyarakat Suku Bajo yang secara real berada di tengah laut. Tetapi di tengah laut itu ada beberapa bidang tanah yang ditimbun melalui karang kemudian menjadi daratan. Mereka ingin memperoleh kepastian, bagaimana kehadiran negara. Kami juga melihat sosial ekonomi masyarakat di sana, itu perlu kita kita tingkatkan melalui akses reform,” tutur Elias Tedjo.
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan, Elias Tedjo telah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi. Ia memastikan bahwa pemerintah daerah mendukung persiapan akomodasi maupun kebutuhan yang lainnya. “Pak Gubernur sangat mendukung menyiapkan sarana prasarana serta memfasilitasi baik di lingkup Sulawesi Tenggara, maupun kepulauan dengan melakukan beberapa kampanye terkait kegiatan tersebut. Kita berkolaborasi, ini akan terpadu antara pusat, Kanwil, dan Gubernur,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Landreform, Sudaryanto menyebutkan bahwa dengan adanya GTRA Summit ini diharapkan akan mendapat solusi atas semua permasalahan yang sudah terpetakan. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama dengan unit kerja terkait, termasuk Biro Hubungan Masyarakat (Humas) sebagai garda terdepan dalam perluasan informasi. “Selama ini sudah mulai kita kumpulkan, sudah mulai kita analisa mudah-mudahan nanti menjadi bahan untuk pembahasan di GTRA Summit. Kita bekerjasama dengan Ibu Yulia, Kepala Biro Humas,” terang Sudaryanto.
Hadir dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Humas, Yulia Jaya Nirmawati menyatakan dukungannya terhadap GTRA Summit. Beberapa produk kehumasan sudah dikeluarkan dalam membangun strategi komunikasi untuk kegiatan tersebut. “Biro Humas mendukung melalui bahan publikasi yang telah kita susun, mulai dari persiapan hingga nanti pelaksanaan GTRA Summit berupa konten-konten grafis seperti video dan infografis, maupun siaran pers. Kita mengandalkan potensi yang ada di kita sendiri, yaitu 503 media sosial di seluruh Indonesia. Kita wajibkan 470 Kantah, dan 33 Kanwil itu untuk me-repost, agar informasi yang ada di pusat ini dapat langsung terinfo ke daerah,” jelasnya. (YS/JR)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
