Pontianak – Provinsi Kalimantan Barat memiliki 4 kaleidoskop Reforma Agraria, antara lain percepatan pembangunan dari wilayah perbatasan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021; penyediaan TORA dari Pelepasan Kawasan Hutan lalu Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PPIPPIB); penataan akses melalui Pemberdayaan Tanah Masyarakat secara kolaboratif; dan Reforma Agraria di wilayah perairan sempadan sungai. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra saat menghadiri Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (24/06/2021).

“Untuk percepatan pembangunan di wilayah perbatasan yakni di Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat menjadi pintu masuk. Terkait penyediaan TORA dari pelepasan kawasan hutan, di sini masih ada peluang tanah kosong, bisa menjadi sumber tanah baru untuk mengatasi ketimpangan akses. Untuk optimalisasi lahan berbasis pemberdayaan, dibutuhkan kerja sama pemberdayaan lintas sektor. Soal Reforma Agraria di wilayah perairan sungai, Kampung Beting sudah teruji menjadi waterfront city terbaik menurut Presiden Joko Widodo,” tuturnya.

Menurut Surya Tjandra, Kalimantan Barat menjadi provinsi yang menguntungkan dari segi perdagangan internasional karena termasuk jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I) yang terletak di sisi barat dan menjadi pintu menuju Kawasan Asia Timur. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ada dua rencana major project di wilayah Kalimantan Barat, yakni pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Paloh-Aruk; dan pembangunan jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Pelabuhan Kijing.

Baca juga  Wamen ATR/Waka BPN Serahkan Sertipikat Tanah Wakaf secara Door to Door di Kota Pontianak

“Ini menjadi krusial, karena ini pintu masuk, untuk menarik perhatian khususnya pemerintah pusat. Kalau PSN jadi major project, kita tidak bisa menolak. Kami butuh bantuan Ibu/Bapak di daerah,” ujarnya di hadapan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan se-Kalimantan Barat, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, serta Wali Kota dan Bupati se-Kalimantan Barat.

Dalam Rakor yang mengangkat tema “Akselerasi dan Elaborasi Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat” ini Surya Tjandra memaparkan, Kalimantan akan menjadi pusat Indonesia yang baru dimulai dari Kota Baru Pontianak. “Presiden sudah minta ini dipercepat. Tugas Kementerian ATR/BPN adalah memberikan informasi awal terkait penguasaan kepemilikan di lokasi tersebut secara yuridis maupun secara fisik, ada pemetaan tematik juga di sana. Ini adalah terobosan, Kalimantan menjadi pusat Indonesia yang baru,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri LHK, Alue Dohong menyatakan kesiapan pihaknya untuk bekerja sama menyukseskan PSN khususnya terkait penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Pelepasan Kawasan Hutan. “Lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) ini ada penyelesaian kawasan hutan. Kita akan selesaikan lewat penataan hutan. Ini program milik kita bersama. Karena itu memang kita harus bagi, kerja bareng. Kita harus mempercepat akselerasi, harus sharing resources, sharing anggaran, sharing sumber daya manusia (SDM)-nya,” terangnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengungkapkan Reforma Agraria berupa redistribusi tanah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Kalimantan Barat. “Sesuai dengan tema ini, kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Tadi yang disampaikan supaya kegiatan Reforma Agraria ini bisa menjadikan masyarakat mandiri, mungkin sudah masuk ke dalam indikator-indikator yang ada. Saya yakin kalau Reforma Agraria masuk, bisa semakin banyak desa mandirinya. Inilah yang harus kita kejar,” tuturnya.

Baca juga  2.938 Sertipikat Tanah Hasil Redistribusi Dibagikan di Seram Bagian Barat

Adapun Rakor GTRA Provinsi Kalimantan Barat ini sekaligus menjadi momentum penyerahan sertipikat tanah kepada beberapa perwakilan masyarakat Kalimantan Barat. Tak hanya itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN didampingi Wakil Menteri LHK juga berkesempatan menyerahkan Sertipikat Hak Pakai kepada para kepala daerah se-Kalimantan Barat. (YS/SA/RK)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia