Kendari – Surya Tjandra, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (25/05/2021) di Rumah Jabatan Gubernur, Kota Kendari dalam rangka persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2021 atau GTRA Summit 2021. Pelaksanaan GTRA Summit 2021 siap dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.
“Rapat yang kita lakukan hari ini untuk memastikan bahwa kami siap untuk melaksanakan kegiatan GTRA Summit Tahun 2021 dan kami pastikan kegiatan ini terlaksana dengan baik dan benar sehingga persoalan pertanahan dan tata ruang di Indonesia paling tidak sekian persen bisa teratasi sesuai dengan regulasi dan Undang-Undang yang berlaku,” ungkap Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Tenggara.
Ali Mazi juga mengatakan acara GTRA Summit Tahun 2021 ini rencananya akan dilaksanakan di bulan September atau Oktober. “Harapannya Pak Presiden atau Pak Wakil Presiden bersedia hadir dalam GTRA Summit 2021 di Wakatobi,” harapnya.
Senada dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, Surya Tjandra mengatakan demi keberhasilan pelaksanaan GTRA Summit Tahun 2021 dibutuhkan kerja sama yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah serta pemahaman masalah yang mendalam. “Saya kira kombinasi itu yang dimiliki oleh Pak Gubernur dan teman-teman di Provinsi Sulawesi Tenggara,” ungkapnya.
Surya Tjandra menambahkan Kementerian ATR/BPN selaku pemerintah pusat siap menyediakan fasilitas dan sarana komunikasi dengan Kementerian/Lembaga lain di tingkat pusat. “Nanti saya akan coba koordinasi dan konsolidasi dengan teman-teman kementerian terkait. Kita perlu merumuskan masalahnya dengan matang, supaya dapat menemukan peluang untuk menciptakan suatu sistem bisnis proses yang seamless, lengkap dan memberikan kepastian hukum baik bagi masyarakat dan dunia usaha, khususnya bagi masyarakat adat dan tradisional seperti yang bisa kita temukan di Sulawesi Tenggara ini,” ujarnya.
Hadir di kesempatan yang sama, Elias Tedjo Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara mengatakan persiapan yang sedang dilakukan saat ini, yaitu membentuk kelompok-kelompok kerja internal dalam rangka mencari isu-isu yang terkait dengan permasalahan pertanahan dan tata ruang untuk dibahas dalam acara GTRA Summit Tahun 2021.
“Beberapa isu yang kita kluster diantaranya terkait persoalan ketidaksinkronan Tata Ruang, Izin Usaha Pertambangan, Kehutanan dan Hak Atas Tanah, lalu isu penataan aset di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan penataan akses bagi masyarakat adat, tradisional dan lokal di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil. Isu-isu itu terkait dengan Agraria tetapi memiliki pengaturan yang tersebar di setiap Kementerian/Lembaga, nah permasalahan itu yang kita tuangkan di GTRA Summit Tahun 2021,” ujar Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara.
Elias Tedjo menambahkan Kabupaten Wakatobi itu ibaratnya seperti miniatur permasalahan pertanahan dan tata ruang di Indonesia, selain sebagai provinsi kepulauan juga menggambarkan permasalahan yang bukan kepulauan juga. “Output-nya kita berharap ada Deklarasi Wakatobi untuk menyelaraskan tata ruang kaitannya dengan perizinan dalam rangka penguatan hak masyarakat dan akses masyarakat terhadap perekonomian sebagai tindak lanjut pelaksanaan UUCK dengan turunannya,” tegasnya. (NA/FM)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
