Pangandaran – Masih dalam rangkaian kegiatan Pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra berkunjung ke Kantor Bupati Pangandaran pada Rabu (28/04/2021). Kunjungan ini bertujuan sebagai sesi diskusi dan dengar pendapat terkait pengembangan Jawa Barat bagian selatan dengan beberapa pihak terkait.
Surya Tjandra memaparkan bahwa Jawa bagian selatan keseluruhan ini mempunyai kesamaan potensi berupa alam yang indah namun rawan akan bencana seperti gempa dan tsunami. Untuk itu, perlu adanya kemampuan teknis berupa pemahaman tata ruang sehingga dapat memanfaatkan ruang semaksimal mungkin sesuai daya dukung lingkungan. “Kemampuan teknis itu bisa dibekali dengan kendaraan yang bernama Reforma Agraria yakni penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama Surya Tjandra berkata bahwa ada niat kuat dari Pemerintah Daerah setempat khususnya Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk melakukan pengembangan daerah dari segi potensi wisata. Contohnya memanfaatkan secara optimal 91 km garis pantai di Kabupaten Pangandaran. Pemahaman tata ruang serta strategi mitigasi bencana yang kuat sangat diperlukan dalam pengembangan wisata di wilayah Jawa bagian selatan khususnya di Kabupaten Pangandaran.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pihaknya senantiasa bekerja dengan lebih proaktif dalam mengombinasikan perencanaan hingga pemberian hak sebagai bentuk kepastian hukum. Dalam hal ini, rencana ke depan akan dilakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk seluruh garis pantai di Kabupaten Pangandaran. “PTSL di seluruh garis pantai berguna agar kepemilikan haknya jelas,” lanjutnya.
Kepemilikan hak tanah yang jelas menjadi penting karena berujung pada output kesejahteraan masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Subdirektorat Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu, Direktorat Penatagunaan Tanah, Hesekiel Sijabat. Ia menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan persoalan pertanahan dan juga ketimpangan pemilikan tanah. “Jika pendapatan masyarakat kecil dan sewaktu-waktu berpeluang terpaksa menjual tanahnya, itulah yang menyebabkan ketimpangan tanah semakin besar. Inilah yang kita hindari,” terangnya.
Hesekiel Sijabat berharap kepemilikan tanah yang dimiliki masyarakat ini dapat mendatangkan kesejahteraan masyarakat, salah satu caranya yaitu mendorong pemanfaatan tanah secara kolektif, seperti pemanfaatan tanah secara korporasi atau kelembagaan. Seperti yang terjadi di potensi wisata Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran yang telah siap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sudah ada data siapa yang memiliki dan lainnya. “Jika dikelola individu, akan kurang produktif, jika terjadi secara kolektif dan jelas akan lebih efektif. Diharapkan kesejahteraan masyarakat ke depannya bisa meningkat,” tambahnya.
Pada kesempatan ini, Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata menyambut baik program Kementerian ATR/BPN tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa sebagai kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Ciamis, pihaknya bekerja luar biasa dalam menginisiasi pembangunan. Lima tahun awal berdiri, Kabupaten Pangandaran berfokus pada membangun infrastruktur berupa akses jalan, puskesmas, rumah sakit dan lain-lain. “Hingga pada tahun ini, kami mulai berfokus pada ranah pengembangan daerah,” tambahnya.
Selain diskusi mengenai Reforma Agraria di Pangandaran, pada kesempatan ini juga berlangsung penyerahan Sertipikat Barang Milik Negara kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran serta penyerahan sertipikat hasil program PTSL yang diserahkan langsung secara simbolis oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. (AR/LS/AF)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
