Tarakan – Peningkatan ekonomi dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia terus digencarkan Pemerintah melalui berbagai macam program strategis nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam hal ini juga mempunyai andil besar, mulai dari program pendaftaran tanah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum hingga penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Hal inilah yang melatarbelakangi kunjungan kerja Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN ke Provinsi Kalimantan Utara.
Setibanya di Kota Tarakan pada Senin (22/03/2021), Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra berkesempatan menghadiri forum yang diadakan di Gedung Serba Guna Kota Tarakan yang berada di Lingkungan Kantor Wali Kota Tarakan. Pada kesempatan ini, Ia mengatakan bahwa kunjungan pertamanya di Kalimantan Utara salah satunya adalah untuk mempelajari dan memperdalam hal-hal yang menjadi dasar masalah yang menyebabkan sengketa pertanahan di Kota Tarakan.
Di samping itu, Surya Tjandra juga menyatakan kunjungan kerjanya ini adalah dalam rangka mencari peluang ekonomi yang bisa menyejahterakan masyarakat seperti pada sektor perikanan dan tambak dengan langkah awal percepatan legalisasi aset. “Di sini kita ingin bantu percepatan legalisasi asetnya, apa tantangannya, masalahnya dimana coba kita cari tahu dan kita selesaikan bersama melalui pertemuan yang istimewa, karena hadir juga pimpinan daerah dan Forkopimda. Kita butuh kerja sama dengan semua pihak untuk menyelesaikan masalah juga mendorong peluang-peluang pemanfaatan ruang yang lebih efektif untuk pembangunan di Kalimantan Utara khususnya di Kota Tarakan,” ujar Surya Tjandra.
Hal lain yang akan dipelajari Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN dalam kunjungan kerjanya di Kalimantan Utara adalah adanya perbatasan negara yang menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo. Surya Tjandra mengungkapkan, Ia juga akan berkunjung ke pulau terluar yang menjadi batas negara karena pemerintah juga akan mendorong legalisasi aset pulau kecil terluar yang menjadi batas negara.
“Di sini yang unik karena ada perbatasan negara, perbatasan negara ini jadi perhatian khusus Presiden karena merupakan etalase negara kita. Nah besok kita mau ke pulau sebatik yang sebagian pulaunya Indonesia sebagian lagi Malaysia, kita akan cari tahu strategi apa yang bisa perlu kita siapkan, apa yang dilakukan antara kedua negara untuk mendukung etalase kita ini supaya masyarakatnya bisa lebih baik karena peluang ekonomi di sana juga sangat besar,” kata Surya Tjandra.
Terkait dengan percepatan legalisasi tanah tambak, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur yang juga bertanggung jawab pada wilayah Kalimantan Utara, Asnaedi mengatakan legalisasi aset dalam bahasa hukumnya pendaftaran tanah adalah penyertipikatan tanah yang bisa berupa hak milik juga Hak Guna Usaha (HGU). Jika luas tambak sudah di atas 25 hektare, Ia menjelaskan seharusnya tanah tambak tersebut diberikan status HGU karena sudah melebihi batas maksimum tanah pertanian, dan ketetapan ini merupakan masuk ke dalam kategori hak milik pertanian. “Jadi perlu ada penyesuaian yang kontekstual, dan kita perlu belajar dari pimpinan daerah, Forkopimda dan masyarakat Kalimantan Utara secara langsung,” ucap Asnaedi.
Anggota DPD RI yang juga turut hadir, Fernando Sinaga menyatakan harapannya dengan hadirnya Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN ke Kalimantan Utara dapat menjadi titik terang dalam penyelesaian beberapa sengketa pertanahan yang ada di Kota Tarakan. “Harapan kami sebagai DPD RI Dapil Kalimantan Utara, untuk hal ini saya berharap kedatangan Pak Wamen supaya ada titik terang dalam penyelesaian masalah di sini secara bertahap, supaya tanah-tanah di sini bisa meningkatkan gairah ekonomi masyarakat setempat,” tutur Fernando Sinaga.
Senada dengan Fernando Sinaga, Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang menyambut baik kunjungan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. Ia berharap dengan hadirnya Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN di Kalimantan Utara dapat membawa perubahan, terutama pembentukan Kantor Wilayah BPN Kalimantan Utara guna mempermudah kerjasama dan koordinasi dalam pelayanan di bidang pertanahan dan tata ruang. (LS/RE)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
