Jakarta – Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pusat dan juga penguatan kedudukan GTRA di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepri dan Pemerintah Provinsi Kepri mengadakan Rakor GTRA Terintegrasi se-Provinsi Kepri secara virtual pada Selasa (15/12/2020).
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepri berharap bahwa dengan dilaksanakan Rakor GTRA Terintegrasi kali ini menghasilkan dukungan dan peran aktif dari kementerian/lembaga serta para pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Kepri. “Kami berharap dari rakor kali ini juga sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Reforma Agraria sesuai karakteristik Provinsi Kepri,” ujar Askani.
Pemerintah Provinsi Kepri menyambut baik ajakan kolaborasi dalam melaksanakan Reforma Agraria di Provinsi Kepri. Hal ini diutarakan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Syamsul Bahrum yang mengatakan bahwa Reforma Agraria penting sekali dilaksanakan secara terintegrasi bagi kemaslahatan negara dan khususnya masyarakat di Kepri. “Pertanahan ini sangat penting, oleh sebab itulah pendekatannya harus lebih komprehensif, holistic, integral, dan integrated,” ucap Syamsul Bahrum.
“Saya kira program yang selama ini kami ikuti dengan rekan dari BPN sudah sangat tepat dan cepat dalam rangka merespons kehadiran negara dalam konteks sektoral di bidang pertanahan ini. Oleh sebab itu, kami atas nama pemprov dan pemda tentunya terus mendukung program yang memberikan kemaslahatan dan perbaikan dalam rangka menyejahterakan masyarakat dari perspektif reforma agraria,” imbuhnya.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra turut hadir dalam rakor kali ini. Ia mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN berharap bisa bekerja sama dengan semua sektor dan memastikan kehadiran BPN dalam rangka membantu menyukseskan pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Kepri. “Jadi harapannya adalah memang kita ingin melayani dan harus ada yg memulai, kalau yang lain belum maka kita duluan yang harus memulai dan saya berharap banyak kepada Kepri sebagai salah satu provinsi yang memang akan menjadi target utama pembangunan,” tutur Surya Tjandra.
Lebih lanjut, Surya Tjandra mengungkapkan alasan mengapa Kepri akan menjadi target utama pembangunan karena dua faktor yang menurutnya suatu kelebihan bagi Provinsi Kepri. “Kepri itu berbatasan langsung dengan banyak negara lain, seperti Singapura. Dalam konteks ini kita butuh urban planning barangkali, untuk belajar dari Singapura sebagai water front city yang sangat potensial di sana dan menjadikan Kepri serupa dengan yang dilakukan Singapura,” lanjut Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN.
Faktor lain yang diungkapkan adalah bahwa di Provinsi Kepri banyak kepulauan dan hutannya relatif sangat luas, bisa hampir 50% dan luas hutan artinya kawasan hutan yang tidak bisa dibangun. Artinya jika dengan model seperti itu, pemerintah mempunyai tantangan untuk membangun ekonomi yang berbasis pada konservasi. “Nah dua faktor tersebut merupakan tantangan kita bersama, tetapi di lain sisi juga kalau bisa dilihat secara berbeda peluang juga sangat besar,” jelas Surya Tjandra.
“Untuk menyukseskan beberapa program tadi, memang perlu perencanaan dan strategi konsolidasi yang lumayan kompleks serta perlu kerja sama lintas sektor yang sangat efektif,” pungkas Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. (LS)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
