Padang – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan perbaikan dalam berbagai hal, mulai dari layanan pertanahan hingga menegakkan disiplin terhadap para aparaturnya. Dalam hal layanan pertanahan, Kementerian ATR/BPN sudah melakukan transformasi ke layanan elektronik. Saat ini, ada empat layanan yang terintegrasi elektronik, yakni Hak Tanggungan Elektronik (HT-El), Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), Pengecekan Sertipikat Tanah, serta pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). “Banyak yang mengakui bahwa kini kerja kita lebih baik,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatra Barat di Kanwil BPN Provinsi Sumatra Barat, Selasa (24/11/2020).
Guna mendukung transformasi digital tersebut, Kementerian ATR/BPN juga terus melaksanakan digitalisasi dokumen-dokumen pertanahan. Untuk itu, Sofyan A. Djalil berpesan agar setiap jajaran Kementerian ATR/BPN, baik di Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota agar dapat menjaga dokumen pertanahan. “Saat ini Kementerian ATR/BPN sedang menuju transformasi digital dan ditargetkan pada tahun 2024 semua layanan pertanahan sudah terintegrasi elektronik,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Lebih lanjut, Kementerian ATR/BPN juga terus berupaya mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program tersebut mampu mendaftarkan kurang lebih 30 juta bidang tanah dalam kurun waktu 2017-2019, dan saat ini juga sedang giat dikerjakan oleh kantor pertanahan, kendati ada pandemi Covid-19. “Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur mengenalkan program pertanahan yaitu Trisula dan Trijuang. Program ini mendaftarkan seluruh bidang tanah desa per desa dengan melibatkan pemerintah desa serta pemerintah daerah,” ujar Sofyan A. Djalil.
Program Trisula maupun Trijuang ini mendaftarkan tanah desa per desa dalam arti yang sebenarnya. “Outputnya nanti seluruh tanah di desa tersebut akan dapat terlihat, termasuk poligon terkait fasilitas umum, bantaran sungai bahkan batas-batas antar desa menjadi lebih jelas. PTSL dengan model ini akan terus diuji coba. Target kita adalah mendaftarkan tanah di kota-kota besar, untuk di luar Jawa adalah ibukota provinsi serta kota-kota besarnya,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.
Program pengadaan tanah guna mendukung pembangunan infrastruktur nasional juga terus dikerjakan oleh Kementerian ATR/BPN. “Pemerintah juga mengapresiasi kerja Kementerian ATR/BPN terkait ini. Di Sumatra Barat sendiri walau pembebasan tanah jalan tol arah Padang ke Pekanbaru ini terdapat kendala, tapi sudah menemukan pola penyelesaian. Kita juga perlu giat lakukan sosialisasi kepada masyarakat,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Selain program-program pertanahan, Kementerian ATR/BPN memiliki program pengembangan sumber daya manusia. Kanwil BPN Provinsi Sumatra Barat pada tahun ini menerima Aparatur Sipil Negara (ASN) baru sebanyak 25 orang dan saat ini mereka sudah disebar ke kantor-kantor pertanahan. “ASN baru ini secara kualitas sangat bagus, untuk itu perlu diberikan tantangan dan kesempatan. Tujuannya agar mereka semua bisa perform,” imbuh Sofyan A. Djalil.
Ramah-tamah ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Menteri ATR/Kepala BPN di Provinsi Sumatra Barat. Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN menghadiri rapat koordinasi bersama PT PLN (Persero) dan KPK di Hotel Gran Zuri. (RH/LS).
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
