Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) berkolaborasi dengan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengawasan (Pusdiklatwas) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelenggarakan Pelatihan SPIP Integratif dan Pelatihan Penilaian Maturitas SPIP melalui daring, Senin (05/10/2020). Tujuan dari pelatihan kolaboratif ini adalah untuk mengembangkan kompetensi teknis serta meningkatkan pengetahuan mengenai sistem pengendalian internal pemerintah.
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, yang dimaksud dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. “Dalam pelatihan kali ini, para peserta akan mendapat 11 materi pelatihan, yang di antaranya overview mengenai apa itu SPIP serta sub unsur pengendalian,” ujar Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal.
Kementerian ATR/BPN telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Menurut Irjen, dalam Renstra tersebut terdapat visi dan misi Kementerian ATR/BPN. Visi dan misi Kementerian ATR/BPN adalah pengelolaan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia, dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. “SPIP ini sangat diperlukan untuk mendukung visi dan misi Kementerian ATR/BPN dan harus juga ditunjang oleh setiap jajaran Kementerian ATR/BPN,” ujar Irjen.
Lebih lanjut, melalui Renstra tersebut, Kementerian ATR/BPN terus melakukan perubahan menjadi lebih baik. Sunraizal mengungkapkan bahwa pada tahun 2020 hingga 2024, difokuskan pada kebijakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, optimalisasi pelaksanaan Reforma Agraria, transformasi pelayanan ke sistem digital hingga menciptakan kantor modern berbasis elektronik. “Kita juga akan memperbaiki standar sumber daya manusia Kementerian ATR/BPN, terutama memberikan pemahaman mengenai SPIP sehingga aparatur kita memiliki kompetensi terkait SPIP,” kata Irjen.
Irjen mengungkapkan ada beberapa tahapan dalam SPIP, yakni memahami dan penyampaian SPIP, pemetaan/diagnostik, pembangunan infrastruktur SPIP serta pengembangan berkelanjutan. Irjen juga menyarankan agar PPSDM dapat menyelenggarakan diklat mengenai SPIP sehingga banyak jajaran Kementerian ATR/BPN dapat mengetahui, memahami serta mengerti mengenai SPIP. “Melalui sistem pengendalian internal, kita ingin arah kebijakan maupun target kerja kita dapat tercapai,” ujar Sunraizal.
Dalam arahannya, Sunraizal mengungkapkan terdapat beberapa karakteristik mengenai maturitas SPIP, yakni belum ada sama sekali SPIP, lalu ada rintisan, di mana SPIP sudah dilakukan sementara pengelolaan risiko masih bersifat ad-hoc, kemudian ada tingkat berkembang, di mana K/L sudah melaksanakan SPIP namun pelaksanaan masih tergantung pada individu dan belum melibatkan seluruh unit organisasi, sedangkan terkelola dan terukur, K/L telah melakukan SPIP dengan baik, masing-masing personel sudah melaksanakan kegiatan yang sudah dirancang untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. “Tingkat tertinggi adalah optimum di mana K/L sudah menerapkan SPIP secara berkelanjutan dan didukung dengan teknologi komputer,” ujar Irjen.
“Saya harap para peserta diklat, kita dapat mengidentifikasi sampai di mana tingkat SPIP Kementerian ATR/BPN. Kita bisa merasakan berada di tingkat mana SPIP Kementerian ATR/BPN serta kita harus peduli serta membangun sistem SPIP kita. Walau sulit, kita harus menuju ke arah sana dengan menyusun roadmap, serta kepedulian dan komitmen bersama kita bisa mencapai tingkat tertinggi dalam SPIP,” ujar Sunraizal. (RH/LS)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
