Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan rapat evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara virtual pada Jumat (28/08/2020). Rapat dengan agenda utama evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur hingga Banten ini dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil.
Turut hadir dalam rapat ini Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin; Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Jarot Widyoko beserta jajaran; Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Managemen Aset Negara (LMAN), Qoswara; serta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini mengatakan bahwa dalam menghadapi pandemi Covid-19 perlu adanya perputaran uang sehingga tidak terjadi krisis ekonomi yang berkelanjutan. Menurutnya, melalui pembebasan tanah merupakan salah satu cara melakukan injeksi uang kepada masyarakat. “Saya pikir concern LMAN sama dengan pemerintah. Pemerintah ingin sebanyak mungkin uang terserap ke masyarakat segera. Oleh sebab itu, kalau ada tagihan yang belum dibayarkan segera dilunasi, karena dengan pembebasan lahan ini merupakan salah satu injeksi uang ke masyarakat,” ucap Sofyan A. Djalil.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen SDA Kementerian PUPR, Jarot Widyoko menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi dan Kantah di setiap kabupaten/kota atas kerja sama yang dilakukan dalam menyelesaikan pembangunan bendungan yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Non PSN. “Atas kerja sama yang baik sejak tahun 2014 sampai dengan 2019, kita telah berhasil menyelesaikan 15 bendungan, yaitu 8 (delapan) bendungan yang masuk ke dalam PSN dan 7 (tujuh) bendungan Non PSN yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Jarot Widyoko.
Jarot Widyoko menambahkan hingga saat ini masih terdapat 42 bendungan yang masih terus berproses dan ada 16 bendungan baru yang direncanakan akan dibangun pada kurun waktu 2020 hingga 2024. “Untuk itu kami harapkan dukungan percepatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah, khususnya untuk bendungan. Dan kami yakin dengan dukungan dari jajaran Kementerian ATR/BPN, proyek bendungan yang masuk dalam PSN maupun Non PSN bisa terselesaikan,” tambahnya.
Adapun kebutuhan pengadaan tanah PSN bendungan, umumnya merupakan tanah masyarakat yang bisa diproses sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres 71 Tahun 2012. Kendati demikian, terdapat juga tanah yang memiliki karakteristik khusus berupa tanah wakaf, tanah kas desa dan tanah milik instansi. Menanggapi hal ini, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah Arie Yuriwin menyampaikan kepada jajaran Kementerian ATR/BPN untuk percepat koordinasi dengan pihak-pihak terkait. “Segerakan saja koordinasi dengan pihak pemerintah daerah setempat untuk mempercepat proses pembangunan bendungan, supaya lebih cepat lebih baik,” tutur Arie Yuriwin.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Managemen Aset Negara (LMAN), Qoswara mengungkapkan semenjak tahun 2014 hingga 2019 sudah terserap anggaran sebesar Rp3,6 triliun untuk pembangunan 25 bendungan. Sedangkan pada tahun 2020, serapan dana untuk pembangunan bendungan baru Rp420 miliar yang artinya ada keterlambatan pembangunan karena adanya pandemi Covid-19. “Oleh sebab itu, dalam beberapa bulan terakhir ini kami akan lakukan percepatan pencairan dana dalam waktu dekat sehingga sebanyak mungkin uang terserap ke masyarakat,” kata Qoswara.
Di akhir kesempatan, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan apresiasi kepada jajarannya yang telah bekerja cepat untuk mewujudkan pembangunan bendungan yang merupakan PSN maupun Non PSN. “Terima kasih kepada seluruh jajaran di Kanwil yang sudah bekerja baik sekali, terima kasih juga kepada LMAN yang sangat progresif. Saya senang sekali dengan koordinasi seperti ini yang dilakukan dalam semua lini. Saya yakin target Indonesia menjadi negara maju dan modern akan tercapai dengan kerja cepat kita semua,” imbuh Sofyan A. Djalil. (LS/RK)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
