Bandung – Pembangunan yang merata di seluruh Indonesia merupakan cita-cita bersama yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Hal ini disebabkan masih ada daerah di Indonesia yang perekonomian dan kesejahteraannya masih timpang dengan daerah lainnya, seperti daerah Jawa Barat bagian selatan, yang antara lain mencakup wilayah Garut dan Sukabumi.
Ketimpangan antara Jawa Barat bagian selatan dengan bagian utara menjadi alasan utama bagi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) di Hotel Trans Luxury Bandung pada Selasa (21/07/2020). Rakor ini mengangkat tema “Ketersediaan Tanah Sektoral untuk Pengembangan Komoditas Unggulan Jawa Barat Bagian Selatan” dan mengundang peserta dari jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang sebagian dilaksanakan melalui video conference.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Waka BPN), Surya Tjandra yang sekaligus koordinator pelaksana GTRA Pusat menyampaikan bahwa konsolidasi antar pemangku kepentingan harus dipercepat. “Ada ruang gerak yang harus cepat direspons dan mulai dikonsolidasikan bersama. Salah satunya tentang pemetaan potensi dan pendanaan. Ini suatu kombinasi yang tidak mudah, tapi penting untuk dilakukan karena tidak ada yang bisa melakukannya selain kita. Reforma agraria itu adalah rohnya ATR/BPN,” tegasnya.
Salah satu wujud dari pelaksanaan reforma agraria di Jawa Barat adalah redistribusi tanah. Selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir (2010 s/d 2019) telah diredistribusi sebanyak 153.387 bidang tanah. Obyek kegiatan redistribusi tanah tersebut berasal dari tanah her redistribusi, HGU sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang serta tanah hasil penyelesaian konflik.
Kebutuhan pembangunan di wilayah selatan Jawa Barat sangat diperlukan melihat potensi sumber daya yang ada. “Wilayah Jawa Barat bagian selatan mempunyai potensi sumber daya alam yang besar, selain tanah yang subur, sumber–sumber tambang, sumber daya laut juga mempunyai potensi tempat-tempat wisata. Maka dari itu reforma agraria dapat dijadikan salah satu upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di Jawa Barat bagian selatan,” ucap Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Purnama.
Staf Khusus Presiden, Reno Koconegoro mengatakan potensi Jawa Barat bagian selatan begitu baik jika dilakukan pembangunan yang merata. Oleh karena itu, reforma agraria merupakan salah satu solusinya. “SKP akan mendukung program ini. Akibat pandemi Covid-19 rata-rata pendapatan menjadi menurun, artinya program reforma agraria sangat mendesak dilakukan selain tepat sasaran perlu juga kecepatan. Jawa Barat bagian selatan didominasi dengan bukit dan dapat kita kembangkan pangan alternatif,” katanya.
Kolaborasi antarpihak diperlukan guna menyukseskan reforma agraria yang diinginkan, sehingga tercipta hasil budidaya yang dapat melibatkan masyarakat. “Koordinasi dan komunikasi antara stakeholders diperlukan. Kami mengharapkan ada kolaborasi hasil budi daya sehingga tidak ada – off taker. Kami mempunyai Agro Jabar sebagai pengatur distribusi di Jawa Barat sehingga hasil olahan tersebut dapat dinikmati masyarakat Jawa Barat tanpa overload,” tutur Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat, Benny Bachtiar.
Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Tommy Nugraha turut menambahkan daftar permasalahan yang dihadapi masyarakat Jawa Barat bagian selatan, yakni mengenai petani yang butuh ketersediaan lahan agar dapat meningkatkan produksi. “Kami menyambut baik pelaksanaan Rakor kali ini. Yang menjadi fokus perhatian kami salah satunya adalah produksi di mana ketersediaan tanah yang menjadi kebutuhan. Apabila dalam rapat ini dapat memberi kesempatan pada petani maka kesempatan produksi siap terbuka,” ungkapnya.
Rakor ini menghasilkan kesepakatan Penjabaran pilot project pembangunan beberapa daerah Jawa Barat Bagian Selatan melalui penataan akses, Kesiapan Kerja Sama antara Kantor Wilayah BPN Jawa Barat dengan OPD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Pilot Project Tanah Objek Reforma Agraria, Dukungan Pemerintah Pusat dalam bentuk anggaran, program dan monitoring terhadap Pilot Project Reforma Agraria Jawa Barat. (JR/TA/RE)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
