Bandung – Percepatan pelaksanaan reforma agraria untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan efektif dan seksama. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menjalankan program reforma agraria melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), melakukan koordinasi lintas sektor dan kolaborasi mulai dari akademisi hingga Pemerintah Daerah untuk mempercepat reforma agraria.
Pada kesempatan kali ini, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra, berkunjung ke Bandung, Jawa Barat, Kamis (02/07/2020). Dalam kunjungannya ke Bandung yang meliputi beberapa tempat seperti Universitas Padjajaran (UNPAD), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Kantor Wali Kota Bandung, Wamen ATR/Waka BPN turut didampingi oleh Direktur Landreform Sudaryanto dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Yusuf Purnama. Pembangunan di kawasan Jawa Barat bagian selatan dan bentuk dukungan berupa riset maupun metode khususnya untuk data menjadi agenda pembahasan.
“Satu tugas GTRA yang penting adalah melayani kebutuhan para stakeholders, yang utama itu K/L dan Pemerintah Daerah. Jadi kami datang untuk bertemu Pemerintah Daerah, ketemu Wali Kota. Rencananya untuk Jawa Barat ini, merespon mimpi dari Gubernur, yaitu membangun bagian selatan Jawa Barat yang selama ini relatif tertinggal dari proses pembangunan dibandingkan dengan bagian utara. Kenapa begitu, karena memang infrastrukturnya dan perlu ada perhatian. Kita sudah punya data tentang itu sejak 2009 yang dilakukan BPN untuk mengumpulkan informasi spasial, pemanfaatan tanah sesuai dengan sektor yang paling ungggul di daerah-daerah itu,” ujar Surya Tjandra.
Nantinya setelah menemui kepala daerah di masing-masing tempat, akan dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) tematik mengenai pembangunan di selatan pulau Jawa. “Rakor tematik ini berkesinambungan dengan realitas kebutuhan pembangunan pantai selatan di Jawa Barat, kita punya peluang dan kemampuan untuk membantu harapan kepala daerah. Rakor tematik juga menjadi semacam ruang untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, harapan dan informasi jika semua ini terpenuhi serta didukung pimpinan daerah yang baik dan niat kuat, GTRA ini bertugas untuk memfasilitasi, mendampingi proses dan membantu eksekusinya,” kata Surya Tjandra.
Pada kunjungannya ke UNPAD dan ITB, Surya Tjandra menginginkan dukungan riset maupun metode khususnya data yang berkaitan dengan agraria. “Jadi yang paling utama itu data apa sih yang paling dibutuhkan, kedua bagaimana mengumpulkannya, ketiga bagaimana kita memanfaatkan data tersebut untuk dijadikan sebagai proses pembangunan,” ungkapnya.
Direktur Landreform Sudaryanto sekaligus sebagai perwakilan sekretariat GTRA menjelaskan bahwa rakor tematik nanti akan dilakukan sesuai dengan karakteristik di setiap daerah-daerah. “Untuk mencari tema untuk rakor tematik yaitu berdasarkan karakteristik daerah masing-masing. Untuk di Jawa Barat ini sedang dicari tema khusus yang spesifik, ada pengembangan untuk mendorong pembangunan di Jawa Barat bagian selatan dan nanti dilihat potensinya seperti apa,” ungkap Sudaryanto.
Wali Kota Bandung Oded M. Danial menyambut baik terhadap pembangunan di selatan Jawa Barat. “Jadi memang sebelumnya untuk membangun kawasan selatan Jawa Barat sudah ada sejak dulu tetapi belum terlaksana dan pembangunan jalur selatan diharapkan segera,” ujarnya.
Pelibatan akademisi dalam GTRA diperlukan agar dapat memberikan masukan mengenai agraria terutama untuk program reforma agraria. “GTRA perlu dilibatkan akademisi, stakeholders yang lebih luas, paling tidak bisa dijaga marwah kapasitasnya untuk memberikan solusi dan kontribusi,” ujar Tomi Setiawan Peneliti Studi Kebijakan Agraria FISIP UNPAD. (JR/TA)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
