Jakarta – Memasuki era baru, kebutuhan informasi akan semakin dinamis. Untuk itu, sebagai unit kerja yang memiliki fungsi menjalankan komunikasi publik secara internal maupun eksternal, program kehumasan dirasa sangat penting. Apalagi saat ini komunikasi publik menjadi kunci dari apresiasi masyarakat bagi suatu instansi, salah satunya dengan membangun sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Dengan membangun komunikasi publik juga dapat mendukung perbaikan penilaian Ease of Doing Business (EoDB) dan memberikan peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB) serta bersiap dalam memasuki era baru yakni kenormalan baru.
.
“Kalau kita bagus dalam mengelola komunikasi publik secara internal maupun eksternal, maka persepsi masyarakat terhadap instansi kita juga semakin baik,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief Sugoto saat membuka kegiatan E-Workshop Strategi Komunikasi Kementerian ATR/BPN Angkatan II secara virtual pada Kamis (04/06/2020).
.
Kementerian ATR/BPN merupakan salah satu instansi yang termasuk dalam pengembangan rencana aksi reformasi jangka pendek dan jangka menengah untuk meningkatkan peringkat EoDB dengan cara mendorong perbaikan layanan publik sehingga lebih berkepastian hukum, mudah, terjangkau dari segi biaya dan tepat waktu. “Pengelolaan pengaduan yang ada di ATR/BPN adalah bagian dari item yang menaikkan nilai EoDB. Kalau dulu pengaduan masyarakat dilakukan secara langsung, tapi agar lebih mudah dan terjangkau, saat ini pengaduan masyarakat kita gunakan alat media komunikasi seperti call center, hotline, e-mail dan media sosial,” ucap Himawan Arief Sugoto.
.
Selain itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN menuturkan bahwa pengelolaan pengaduan masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap penilaian Reformasi Birokrasi. “Ini juga merupakan satu tantangan yang harus bisa kita jawab. Oleh sebab itu, saya berharap setelah mengikuti e-workshop strategi komunikasi ini, ada beberapa pemahaman baru dalam membangun komunikasi publik kita dengan baik dan memberikan peningkatan nilai Reformasi Birokrasi serta mendukung EoDB serta menyiapkan kita dalam menghadapi era kenormalan baru,” tuturnya.
.
Dengan adanya pandemi Covid-19, seluruh umat manusia di dunia dipaksa oleh keadaan untuk menggunakan dan terbiasa dengan model virtual communication. Hal tersebut dirasa sangat berpengaruh pada perubahan pola kerja ke depan. “Dengan adanya pandemi ini kita bisa mengambil hikmahnya, keadaan seperti ini juga membuat tatanan pola kerja ke depan berubah. Untuk itu, transformasi digital harus dipercepat sehingga pada tahun 2021 nanti sebagian layanan kita sudah berbasis digital,” kata Himawan Arief Sugoto.
.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan bahwa fungsi kehumasan tidak hanya sebagai pembuat konten, tetapi tidak kalah penting sebagai pengelola pengaduan masyarakat untuk memberikan masukan bagi instansi ataupun membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat. “Pentingnya menanggapi pengaduan masyarakat menuntut kita untuk cepat dalam melakukan respon, aktif tetapi tidak reaktif, berbasis data valid dan terbaru serta memiliki frekuensi rutin dan teratur dalam pengelolaan informasi publik,” imbuhnya.
.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Harison Mocodompis, pada kesempatan ini mengajak seluruh peserta untuk aktif menyampaikan informasi terkait Kementerian ATR/BPN. “Jangan biarkan ruang kosong pada masyarakat diisi oleh informasi-informasi yang tidak benar,” ujarnya.
Pada e-workshop yang dihadiri tidak kurang dari 400 peserta ini juga dilakukan penjelasan kehumasan secara detail oleh Kepala Subbagian Pemberitaan, Publikasi dan Media Center Rizki Agung Nugroho, Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga Risdianto Prabowo, Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat M. Sauki, tim berita, tim konten dan tim pengelolaan pengaduan Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN. Pembelajaran yang dilakukan secara maraton sejak pukul 08.30 WIB hingga 16.30 WIB ini tidak kehilangan antusiasme peserta dari awal hingga akhir acara. Pada sesi tanya jawab, beberapa peserta mengusulkan dibentuknya suatu grup khusus sebagai tempat berbagi info terkait konten kehumasan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. E-workshop ini merupakan e-workshop kehumasan kedua, setelah sebelumnya pada 28 Mei 2020 lalu diadakan yang diikuti lebih dari 800 orang peserta. (LS/RE)
#MaskerUntukSemua
#jagajarak
#BERSATU
TANGGUH…BERSATUSEMBUH
#tidakmudik
