Jakarta (majalahagraria.today) – Merespon dinamika pelaksanaan dan persoalan di bidang pertanahan dan tata ruang salah satunya Reforma Agraria yang berjalan di Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan forum diskusi ilmiah yang dilaksanakan secara rutin sebulan sekali dengan mengundang berbagai akademisi. Forum diskusi ini akan dibawa ke tingkat yang lebih luas berupa diskusi nasional yang akan mengundang berbagai elemen masyarakat, sehingga hasil yang diharapkan banyak yang lebih tahu tentang program Kementerian ATR/BPN serta ikut terlibat menyukseskan seluruh kegiatan di bidang pertanahan dan tata ruang.
Kamis, (06/02/2020) diskusi ilmiah ini dilaksanakan di Aula PTSL, Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Pertemuan ini dipimpin oleh Surya Tjandra Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN dan dimoderatori oleh Deni Santo Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) serta mengundang beberapa perwakilan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian ATR/BPN, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN, Pusat Studi Agraria Institut Teknologi Bandung, Pusat Studi Agraria Universitas Padjajaran, Pusat Studi Agraria Institut Pertanian Bogor, AKATIGA, dan juga Centre for Policy and Implementation Studies, dan Transparency International Indonesia.
Pertemuan ini merupakan diskusi untuk menyamakan persepsi guna mencapai satu tujuan yang sama. Selain itu diskusi ini juga diisi dengan pemaparan hasil-hasil riset agraria yang dilakukan oleh para akademisi yang hadir.
“Dalam tiga bulan satu minggu saya kerja di Kementerian ATR/BPN, suasana diskusi yang seperti ini sangat jarang terjadi dan ini barang kali baru kita mulai. Kecenderungan pemerintah sibuk mengurusi permasalahan yang rumit dan kompleks, seperti bagaimana mempercepat perintah Presiden dalam konteks pertanahan dan tata ruang,” ungkap Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, ketika membuka diskusi ini.
Surya Tjandra juga menambahkan forum diskusi ini sangat dibutuhkan sebagai wadah untuk berbagi keresahan, merefleksikan diri, berevaluasi dan saling memberikan masukan. “Jadi teman-teman yang bergabung dalam wadah diskusi ini nantinya akan menjadi intelectual guidance dari kerja-kerja teknokratik yang kami lakukan. Kita perlu sebuah komunitas, misalnya komunitas epistemik, jadi nanti kalau Kementerian ATR/BPN buat suatu kebijakan komunitas ini berhak memberikan saran,” tegasnya.
Komunitas Epistemik merupakan komunitas dengan spirit ilmu pengetahuan dan kemanusiaan salah satu media untuk menyelesaikan persoalan agraria. Komunitas ini diharapkan dapat bergerak dengan menggunakan pendekatan argumentatif yang didasari atas kajian ilmiah. (NA/RE)
