Magelang – Sebanyak 5.000 masyarakat yang berasal dari wilayah Kabupaten Magelang mendatangi Stadion Gemilang untuk menerima 5.000 sertipikat tanah. Mereka menerima sertipikat tanah tersebut dari Presiden RI, Joko Widodo pada Jumat (30/08).
Usai menyerahkan sertipikat tanah tersebut, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah memang sedang gencar mendaftarkan bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini butuh kerja keras karena hingga tahun ini baru sekitar 46 juta bidang tanah yang bersertipikat. “Luas wilayah Indonesia seluruhnya 126 juta bidang. Yang bersertipikat baru 46 juta bidang saja. Untuk itu saya sudah minta agar penyertipikatan tanah milik masyarakat dipercepat,” kata Presiden.
Hingga tahun 2015, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan 500 ribu hingga 1 juta sertipikat tanah. Menurut Presiden jika hal ini masih dilakukan, maka perlu 160 tahun agar seluruh tanah di Indonesia terdaftar seluruhnya. “Mau tidak? Jika ada yang mau kita menunggu 160 tahun agar tanah kita bersertipikat seluruhnya, maju ke depan. Nanti saya beri sepeda,” canda Joko Widodo, yang disambut gelak tawa masyarakat.
Presiden menambahkan bahwa sertipikat tanah itu penting untuk menghindari sengketa pertanahan. “Sengketa pertanahan terjadi karena banyak rakyat kita tidak pegang sertipikat tanahnya,” kata Presiden.
Untuk itu, Presiden sudah memerintahkan agar Kementerian ATR/BPN agar meningkatkan target penyertipikatan tanah. “Untuk tahun ini saja, targetnya 9 juta sertipikat tanah diterbitkan. Tapi, saya tahu Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia kerja sampai malam, Sabtu Minggu pun masuk. Tidak apa-apa. Melayani masyarakat memang seperti itu,” kata Presiden.
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa wilayah Provinsi Jawa Tengah akan terdaftar seluruhnya pada tahun 2025. “Namun, pada tahun 2023 bisa terdaftar seluruhnya jika ada kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota,” kata Sofyan A. Djalil.
Penyerahan sertipikat tanah ini dihadiri oleh Ibu Negara, Iriana Joko Widodo, beberapa Menteri Kabinet Indonesia Kerja, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Kabupaten Magelang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Magelang. (RH/WN/AM/TA)
