Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Komunikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang Efektif Guna Mendukung Pelaksanaan Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Hotel Gran Mahakam, Jakarta, Senin (05/08).

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto, mengatakan bahwa strategi komunikasi dapat membantu kita membangun persepsi positif dan membangun citra bahwa kini Kementerian ATR/BPN sudah lebih baik dan bergerak ke arah modern. “Bapak Menteri ATR/Kepala BPN sebagai Public Relations (PR) dari Kementerian dapat berkomunikasi dengan baik sehingga program PTSL dapat diapresiasi oleh Presiden RI karena persepsi yang ditangkap sangat baik,” kata Himawan Arief Sugoto.

Himawan Arief Sugoto menjelaskan jika strategi komunikasi merupakan salah satu sarana yang menunjang kita berkomunikasi baik di dunia media sosial, maupun secara langsung kepada masyarakat.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa komunikasi tidak hanya kepada eksternal tetapi juga internal. “Bukan hanya eksternal, tetapi komunikasi secara internal juga sangat penting. Sehingga kita memiliki sudut pandang yang sama dalam menyampaikan program strategis Kementerian ATR/BPN,” ujar Himawan Arief Sugoto.

Lebih lanjut, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN, Loso Judianto mengatakan bahwa komunikasi publik merupakan kampanye yang menggunakan media dengan tujuan memberikan outcome kepada masyarakat. “Intinya kegiatan komunikasi publik adalah merupakan kegiatan sistematis yang tidak didasarkan apa yang dilakukan sebelumnya,” kata Loso Judianto.

Baca juga  2.010 Sertipikat Tanah Dibagikan Di Kendari

Dalam perspektif yang sama, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis menguraikan bahwa kegiatan komunikasi publik Kementerian ATR/BPN sudah dilakukan melalui langkah-langkah konkret. “Sudah ada edaran dari Sekretaris Jenderal. Surat tersebut memberikan arahan kepada Bagian Humas agar melakukan strategi komunikasi (Strakom) melalui media sosial, pamflet maupun layer,” ungkap Harison Mocodompis.

Kegiatan komunikasi publik tidak bisa dipisahkan dari pengaduan masyarakat. Menurut Loso Judianto hal ini punya relasi. “Karena apabila kita mampu mengelola pengaduan itu dengan baik maka akan menjadi komunikasi publik yang baik pula,” kata Loso Judianto.

Pengelolaan pengaduan tersebut menjadi salah satu tugas humas. Menurut Harison Mocodompis, kuncinya humas harus cepat merespon pengaduan. “Jadi, bukan karena selesai tidaknya suatu pengaduan,” ujar Kepala Bagian Humas.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Subbagian Hubungan Antar Media dan Media Center, Rizki Agung Nugroho yang mewakili Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, menjelaskan tujuan dari kegiatan ini untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan peserta dalam membuat dan mempersiapkan produk komunikasi serta pengelolaan pengaduan masyarakat. “Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk memberikan pelatihan secara benar terkait strategi komunikasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat,” kata Rizki Agung Nugroho.

Baca juga  Evaluasi Pelaksanaan PPRA Melalui Mid Term Review

Acara ini dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 5-7 Agustus 2019 dan dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto, Staf Khusus Kementerian ATR/BPN Loso Judijanto serta diikuti oleh 165 peserta yang berasal dari lingkungan Kementerian ATR/BPN, Kepala Subbagian Umum dan Informasi Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kepala Subbagian Tata Usaha dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Selain itu, dalam kegiatan bimbingan teknis ini juga melibatkan peserta selaku pengelola media sosial maupun admin SP4N LAPOR di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (TA/RH/LS/AF/NA/AM)