Di tengah target program prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang semakin meningkat setiap tahunnya, tak menyurutkan jajaran Kementerian ATR/BPN untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dengan capaian standar tertinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya kembali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian ATR/BPN tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Penghargaan Opini WTP yang secara konsisten enam tahun berturut-turut diterima Kementerian ATR/BPN kali ini diserahkan oleh Anggota III BPK RI, Achsanul Qosasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil di Auditorium BPK RI, Jakarta, Senin (17/6). Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN yaitu Sekretaris Jenderal Himawan Arief Sugoto, Inspektur Jenderal Sunraizal, dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Gabriel Triwibawa.
Dalam sambutannya Anggota III BPK RI menyatakan bahwa BPK RI sangat mengapresiasi Kementerian/Lembaga yang mengalami perbaikan dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dapat dilihat bahwa dari 38 Kementerian/Lembaga 37 diantaranya sudah menerima predikat WTP, dan tidak ada satupun Kementerian/Lembaga yang mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat ( disclaimer) pada tahun 2018.
“Kami tidak ingin pemeriksa BPK datang dengan mindset “mencari salah”. Auditor yang datang mengonfirmasi kebenaran, bahwa apa yang dilakukan Kementerian/Lembaga tersebut sudah benar atau tidak, dan lakukan uji kebenaran. Bila salah diberitahu dimana kesalahannya,” tegas Anggota III BPK.
WTP merupakan opini terbaik sebagai bentuk keberhasilan penilaian dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. “Capaian ini, tidak lepas dari komitmen jajaran Kementerian ATR/BPN untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi dari hasil pemeriksaan Tim BPK RI selama ini,” ujar Sekretaris Jenderal Himawan Arief Sugoto saat ditemui Tim Humas Kementerian ATR/BPN.
Ia mengatakan bahwa karena tindak lanjut temuan yang dilaksanakan tersebut, Kementerian ATR/BPN termasuk dalam tujuh Kementerian/Lembaga yang terbaik menyelesaikan tindak lanjut temuan BPK RI. “Untuk itu saya ucapkan selamat kepada seluruh rekan-rekan dan terima kasih, kepada semua para pejabat, dan juga staf yang telah terus menerus meningkatkan dan memperbaiki kinerja serta governance Kementerian yang kita cintai ini, harapannya kita dapat terus memberikan nilai tambah kepada seluruh stakeholders yang kita layani,” tandasnya.
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal mengatakan bahwa WTP yang enam tahun berturut-turut ini dapat terwujud karena semua unsur baik di Biro Keuangan, Unit Kerja di daerah dan Inspektorat Jenderal telah memahami apa saja yang harus dilakukan pada saat audit yang dilaksanakan oleh BPK RI. “Hal-hal apa saja yang dinilai oleh BPK RI pada saat audit dapat kita penuhi,” ujarnya.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama yang juga bertindak sebagai Kepala Biro Keuangan Ir. Gabriel Triwibawa yang ditemui seusai acara mengatakan, bahwa ini adalah sebuah tantangan bagi siapapun yang berada di Biro Keuangan. Jangan sampai sistem yang dibangun tidak berjalan, semua unit sudah bekerja dengan sistem sehingga dapat mewujudkan WTP 6 tahun berturut-turut. “Komitmen ke depan harus mempertahankan WTP,” pungkasnya. (RO/AF).
