AGRARIA.TODAY – Reforma Agraria menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan Pemerintah sejak 2015, guna mengatasi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah. Untuk mempermudah dan mempercepat dalam melakukan konsolidasi serta koordinasi pelaksanaan Reforma Agraria hingga di tingkat daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengatakan bahwa setidaknya ada empat jenis kehadiran negara secara berkelanjutan dalam aspek pertanahan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 (UUPA), yaitu Pertuntukan, Penggunaan sesuai peruntukan, Penyediaan serta Pemeliharaan. “Sebagai bentuk kehadiran negara itu lah, maka dirancang Reforma Agraria untuk mengatasi ketimpangan akses kepemilikan masyarakat terhadap tanah,” ujarnya dalam wawancara dengan MNC 104.6 Trijaya FM pada program MNC Trijaya Hot Topik Pagi dengan Tema “Gugus Tugas Reforma Agraria” secara daring pada Senin (09/08/2021).

Lebih lanjut, Surya Tjandra menjelaskan struktur dalam GTRA sangat diperlukan kombinasi dan kerja sama yang baik, di mana Menteri ATR/Kepala BPN berperan sebagai ketua, dan sebagai koordinator pelaksana adalah Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. “GTRA terdapat di level pemerintahan yaitu di Pusat, lalu terdapat di Provinsi yang ketuanya Gubernur, lalu pada Kabupaten/Kota ketuanya ialah Bupati atau Wali Kota setempat. Kelembagaan ini yang nanti akan bekerja memfasilitasi segala pekerjaan yang mengenai Reforma Agraria dan dengan struktur yang sudah ada, dasar hukumnya sudah ada dan tinggal eksekusi, maka dari itu kombinasi yang baik sangat diperlukan,” katanya.

Baca juga  Menteri LHK Siti Nurbaya, Kepala BRGM Hartono dan President of World Bank, Ajay Banga beserta Istri Ritu Banga, melakukan kunjungan lapangan ke Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Provinsi Banten untuk melihat langsung area rehabilitasi mangrove yang menjadi salah satu bagian dari target rehabilitasi mangrove Indonesia, Senin, 04/09/2023. Pada kesempatan tersebut mereka melihat langsung upaya rehabilitasi yang telah berlangsung sejak tahun 2017 oleh PT. Perhutani dan juga oleh KLHK sejak tahun 2021. Presiden World Bank merasa sangat senang bisa datang ke lokasi ini untuk melihat regenerasi mangrove yang sangat penting bagi perbaikan ekologi juga kesejahteraan masyarakat. "Kami sangat senang bisa datang kesini untuk melihat regenerasi mangrove yang sangat penting bagi ekologi kita, karena mangrove menyerap lebih banyak karbon bahkan daripada pohon-pohon lain, disisi lain ekosistem mangrove juga terbukti memberikan mata pencaharian bagi orang-orang yang bergantung pada mangrove untuk hidup yang lebih baik," ujar Presiden World Bank Ajay. Ia pun merasa kagum pada para wanita yang luar biasa yang telah mengolah mangrove menjadi produk-produk olahan mangrove seperti batik mangrove, makanan ringan seperti keripik, stik, kacang, sirup yang bisa membantu peningkatan perekonomian keluarga mereka. "Kami baru saja melihat disini para wanita yang luar biasa menggunakan produk-produk mangrove untuk membuat kehidupan yang mandiri, saya pikir ketika Pemerintah Indonesia membuat mereka mandiri, Anda mengubah kehidupan sebuah keluarga. Jadi mangrove tidak hanya untuk berfungsi mencegah erosi tanah, namun juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitarnya," tutur Presiden Ajay. Menteri Siti mengaku bangga atas kekaguman Presiden World Bank melihat upaya rehabilitasi mangrove yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang salah satunya didanai oleh World Bank. "Dari kunjungan ini saya menangkap tiga hal dari Presiden World Bank, pertama terkait perlindungan aspek lingkungan termasuk perubahan iklim, yang kedua tadi disoroti oleh beliau ada livelihood kesejahteraan untuk masyarakat dan ketiga adalah apa yang beliau begitu kagum yaitu tentang women empowerment/pemberdayaan perempuan dan beliau juga berterima kasih banyak kepada Indonesia sudah menempuh program ini yang tidak hanya buat Indonesia tetapi juga untuk Global/Dunia," ujar Menteri Siti. Hutan Mangrove Indonesia merupakan kawasan hutan mangrove terluas di dunia, mencakup lebih dari 24 persen dari total luas mangrove dunia, yaitu 3,36 juta hektar. Diperkirakan terdapat 3,14 miliar ton karbon biru yang tersimpan di hutan bakau, yang menjadi bagian dari upaya Bangsa Indonesia berkontribusi pada dunia untuk mengurangi gas rumah kaca sesuai komitmen kuat Indonesia yang tercantum dalam untuk NDC, yang diantara dicapai melalui penyerapan karbon di Hutan dan Penggunaan Lahan lainnya (FoLU) pada tahun 2030. Hutan mangrove adalah ekosistem pesisir yang mendukung kehidupan kita dengan mengurangi dampak gelombang dan cuaca ekstrim, melindungi pantai dari abrasi, mencegah abrasi/erosi, mencegah intrusi air laut, menjadi sumber makanan, rumah keanekaragaman hayati, menyaring polutan, dan mendukung mata pencaharian. Lokasi Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga yang menjadi obyek kunjungan ini sebelumnya merupakan areal pesisir pantai bekas tambak yang ditinggalkan yang kemudian menyebabkan area ini mengalami abrasi sebanyak 3 meter per tahun. Namun setelah dilakukan upaya rehabilitasi mangrove abrasi sudah tidak lagi melanda wilayah tersebut. Beberapa kisah sukses restorasi mangrove di lapangan yang telah dilakukan di Indonesia, antara lain di Brebes, Jawa Tengah; di Suwung, Bali (sebagai lokasi Mangrove Showcase G20 pada tahun 2022); dan di Taman Wisata Alam Angke Kapuk dimana dapat terlihat kemunculan kembali kehidupan alam setelah upaya restorasi mangrove. Indonesia telah mengimplementasikan komitmennya dalam rehabilitasi mangrove, dengan memperhatikan kesepakatan global, menentukan target, dan merumuskan strategi, yang kemudian diinternalisasi dalam Rencana Pembangunan Pembangunan Nasional, dan dimasukkan ke dalam Peta Jalan Nasional Rehabilitasi Mangrove Nasional tahun 2021-2030. Indonesia juga telah memiliki lembaga khusus untuk pelaksanaan rehabilitasi mangrove, yaitu Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang telah dibentuk dengan Peraturan Presiden, yang memiliki mandat khusus untuk melakukan percepatan rehabilitasi 600.000 hektar ekosistem mangrove. Program rehabilitasi mangrove di Indonesia telah berhasil meningkatkan ekonomi serta ketahanan lingkungan dan sosial masyarakat. Total luas area penanaman mangrove melalui program padat karya ini seluas 17.000 hektare yang tersebar di 34 provinsi pada tahun 2020 dan 83.000 hektar pada tahun 2021. Atas keberhasilan ini, Pemerintah Indonesia bersama World Bank menggagas Program M4CR (Mangrove for Coastal Resilience) atau Mangrove untuk Ketahanan Pesisir yang meliputi seluruh aspek dari konteks pengembangan kebijakan, hingga rehabilitasi di tingkat lapangan. Total pendanaan program M4CR adalah melaui hibah sebesar sekitar USD 19 juta, dalam tahap pelaksanaan program dan berupa pinjaman sebesar USD 400 juta, yang saat ini dalam proses pencairan. Turut hadir mendampingi Menteri LHK, Vice President of World Bank Manuela V. Ferro, World Bank Country Director Indonesia Satu Kahkonen, Kepala BRGM Hartono, Dirjen PDASRH KLHK Dyah Murtiningsih, Dirjen PHL KLHK Agus Justianto, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo, Sekretaris BRGM Ayu Dewi, dan perwakilan dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.

Permasalahan agraria di setiap daerah di Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, Surya Tjandra mengatakan Reforma Agraria tidak bisa secara generik ke semua tempat disamakan, dasar idenya sama tetapi eksekusinya berbeda. Perlu penyesuaian dengan konteks daerah tertentu, salah satunya di daerah timur Indonesia yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat yang mendorong pembangunan Reforma Agraria kontekstual Papua.

“Kita mempunyai proyek pencontohan di beberapa wilayah-wilayah, seperti yang terdapat di Kalimantan, Sumatra dan di Indonesia timur dari Nusa Tenggara, Maluku sampai Papua yang memang menjadi kantong kemiskinan. Tapi, untuk membangun Indonesia bagian timur tidak semerta-merta kita fokus di sana tapi harus dikeluarkan kawasan andalannya. Maka dari itu, ada rencana untuk melakukan pertemuan secara nasional yang kami sebut dengan GTRA Summit,” imbuh Surya Tjandra.

Baca juga  Kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan Bank Dunia dalam Pelaksanaan PPRA

Wamen ATR/Waka BPN menuturkan GTRA merupakan program penting yang menjadi kerja bersama dan Reforma Agraria perlu didukung untuk mengatasi dan menuntasi permasalahan ini. “Peran masyarakat juga sangat penting sebagai sumber informasi dan masukan kepada pemerintah dalam hal ini GTRA. Terus dikawal pemerintah, saya kira kolaborasi dan kerja sama itu sangat jelas dan mengeksekusinya nanti,” ungkapnya. (JR/TA)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia