“Salah satu model pengurangan risiko bencana kekeringan yang dapat dioptimalkan adalah melalui kegiatan rehabilitasi dan penghijauan terutama pada sumber-sumber mata air,” katanya di Purwokerto, Kamis.
Endang Hilmi yang pernah menjabat Kepala Pusat mitigasi bencana LPPM Unsoed tersebut mengatakan pembuatan embung juga diperlukan guna mencegah kekeringan, terutama pada wilayah lumbung padi.
“Selain itu, memperbaiki sistem irigasi terutama daerah yang menjadi lumbung padi dan sentra perikanan budi daya,” katanya.
Dia menambahkan, pembuatan sumur resapan juga dapat menjadi alternatif untuk mendukung upaya mitigasi bencana kekeringan.
“Selain itu pemerintah juga dapat mengimbau masyarakat dan meningkatkan sosialisasi untuk gerakan hemat air,” katanya.
Ketua divisi pengabdian masyarakat, Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana tersebut mengatakan, kemarau panjang pada tahun 2019 perlu menjadi perhatian guna mengoptimalkan upaya mitigasi pada tahun-tahun mendatang.
“Ada sejumlah dampak negatif yang terjadi akibat kemarau dan kekeringan yang berkepanjangan, misalkan dampak terhadap ekosistem baik ekosistem hutan, sawah, sungai maupun kolam,” katanya.
Selain itu, kata dia, dampak terhadap lingkungan seperti meningkatnya potensi kebakaran lahan dan hutan, krisis air bersih hingga kegagalan panen.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menginformasikan bahwa hingga saat ini kejadian kekeringan dan krisis air bersih masih terjadi di wilayah setempat.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas, Ariono Poerwanto mengatakan ada 19 kecamatan di wilayah setempat yang terdampak kekeringan dan krisis air bersih.
Kecamatan tersebut antara lain, Patikraja, Sumpiuh, Karanglewas, Rawalo, Kalibagor, Jatilawang, Purwojati, Cilongok, Tambak, Kebasen, Gumelar, Somagede, Lumbir, Kemranjen, Banyumas, Pekuncen, Kedungbanteng, Ajibarang, Wangon.
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com
