“Sesuai mandat Perda bahwa kendaraan operasional pemda harus pakai bahan bakar gas, kok belum satu unit pun yang pakai bahan bakar gas, itu kan membangkang,” ujar Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin kepada wartawan di sela-sela “Regional Workshop:Soot-free Urban Bus Fleet in Asia” di Jakarta, Kamis.
Pemprov DKI mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penggunaan bahan bakar gas untuk angkutan umum dan kendaraan operasional pemerintah daerah.
Ahmad menyayangkan kendaraan operasional pemerintah daerah Jakarta masih menggunakan mesin diesel yang berbahan bakar minyak.
Untuk itu, mandat perda tersebut harus dijalankan karena juga akan berdampak positif dalam upaya pengendalian pencemaran udara di Jakarta.
Pada Kamis siang (12/9) pada pukul 11.16 WIB, Jakarta masih menjadi yang tertinggi di wilayah Asia Tenggara untuk tingkat pencemaran udara, dan masuk tiga besar di kawasan Asia setelah Lahore di Pakistan dan Kabul di Afganistan. Posisi tersebut bisa saja berubah tergantung pada kondisi pencemaran udara terkini.
Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyebutkan dua ribu bus listrik mulai diproduksi tahun 2020 untuk mendukung upaya pemerintah menekan polusi udara khususnya di kawasan Jakarta dan kota sekitarnya.
“Sekarang bus listrik produk Mobil Anak Bangsa sudah mulai diujicoba oleh PPD (Pengangkutan Penumpang Djakarta) dan mudah-mudahan mulai saat ini sampai tahun depan mereka sudah bisa menghasilkan,” kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono dalam diskusi dengan media di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pengadaan bus listrik tersebut salah satunya dilakukan oleh swasta yakni perusahaan otobus.
Dia mendorong hingga lima tahun mendatang sudah ada 41 ribu bus dan kendaraan angkutan umum dengan bahan bakar listrik.
Nantinya, bus listrik itu akan digunakan untuk kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
Pengemudi Bajaj Senang Adanya MRU
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com
