Dibentuknya tim patroli terpadu karhutla 2019 sebagai upaya melakukan pemantauan di sejumlah wilayah yang dianggap rawan terjadinya kebakaran, kata Wakil Bupati Barito Timur (Bartim) Habib Said Abdul Saleh di Tamiang Layang, Rabu.
“Sejauh ini ada enam desa yang tersebar di enam kecamatan rawan terjadi kebakaran saat musim kemarau. Jadi, tim itulah nantinya bertugas memantau dan melakukan pencegahan serta penanganan,” tambahnya.
Adapun sumber dana tim tersebut berasal dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun anggaran 2019 sebesar Rp200 juta, dengan landasan Surat Keputusan Bupati Bartim Nomor 359 Tentang Penetapan Lokasi Patroli Karhutla di Kabupaten Barito Timur 2019.
Saleh mengatakan untuk fokus patroli tim tersebut di Kelurahan Taniran Kecamatan Banua Lima, Desa Siong Kecamatan Paju Epat dan Desa Kandris Kecamatan Karusen Janang, Desa Simpang Bingkuang Kecamatan Paku, Desa Bambulung Kecamatan Pematang karau, dan Desa Unsum Kecamatan Raren Batuah.
“Tentunya tim itu juga tetap memantau di wilayah terdekat. Bukan hanya di desa yang ditentukan itu. Posko yang nantinya dibuat berada di dekat desa sekitar,” beber dia.
Kegiatan patroli karhutla ini dilaksanakan tim yang terdiri dari anggota TNI dan Polri, Manggala Agni dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur yang didukung seluruh instansi terkait, masyarakat, pemuda dan relawan serta pihak swasta.
Sinergitas kinerja tim sangat diharapkan agar upaya dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya karhutla dapat tercapai dengan maksimal sehingga Kabupaten Barito Timur yang kita cintai ini bebas dari bahaya asap dan karhutla.
Walaupun di Kabupaten Bartim sangat minim data titik api (hot spot) dibandingkan dengan kabupaten lain di Kalteng, kinerja diharapkan tetap maksimal untuk menjaga dan mempertahankan daerah terhindar dan bebas dari karhutla.
Wakil Bupati Bartim itu mengaku telah meminta tim agar nantinya memperhatikan beberapa hal, yakni mengintensifkan upaya pencegahan dini kebakaran hutan dan Iahan di wilayah kerjanya masing-masing dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan.
“Tim juga perlu menghimbau kepada masyarakat, khususnya pemilik Iahan agar membersihkan dan memanfaatkan Iahan-lahan terlantar untuk usaha, serta tidak membakar Iahan secara sembarangan terutama pada musim kering atau kemarau saat,” kata Saleh.
Ia meminta tim pada masing-masing posko bertindak cepat merespon informasi yang diperoleh agar api tidak meluas yang akhirnya akan sulit untuk ditangani.
Dia pun berharap kepada tim untuk melakukan koordinasi dan berkolaborasi dengan perusahaan besar swasta (PBS) di wilayah kerjanya, khususnya yang bergerak di bidang perkebunan agar membantu serta berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla.
“Baik itu wilayah konsesi yang menjadi tanggung jawabnya maupun di desa-desa sekitarnya,” demikian Saleh.
Penegasan ini agar perusahaan besar swasta bidang perkebunan wajib memiliki tanggung jawab berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran serta melaksanakan pengendalian kebakaran Iahan sebagaimana Instruksi Presiden nomor 11 tahun 2015 tentang peningkatan dan pengendalian karhutla.
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com
