Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai wadah diskusi, bertukar pikiran dan gagasan untuk penyusunan regulasi di masa yang akan datang.
“Konvensi ini dalam seminar dan diskusinya memberikan pikiran-pikiran baru untuk mengambil bagian dalam semangat Indonesia menuju negara digital,” ujar Menkominfo Johnny di Jakarta, Rabu.
“Fokus utamanya dari stakeholder seluruhnya agar infrastruktur digital yang dibangun oleh negara bisa digunakan dengan baik untuk kepentingan nasional kita,” lanjut dia.
Lebih lanjut, Johnny berharap infrastruktur digital yang dibangun oleh negara dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh produsen dalam negeri dalam memasarkan produknya.
Johnny juga menekankan bahwa Kominfo akan terus mendorong migrasi offline ke online. Dia juga menyampaikan empat hal strategis yang perlu dilakukan untuk mendukung ekonomi digital.
Pertama, pembangunan pemerataan infrastruktur, kemudian penataan frekuensi dan migrasi penyiaran analog ke digital, selanjutnya deregulasi agar kegiatan berjalan efisien, dan terakhir pengembangan kapasitas SDM.
Konvensi dalam mendukung ekonomi digital tersebut adalah kali ketiga digelar Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika, yang setiap tahunnya diusung dengan tema berbeda.
“Konvensi Ini bertujuan untuk kolaborasi antara-pemerintah dan industri, seluruh gagasan yang dihasilkan diharapkan bermanfaat dalam memberi masukkan kebijakan oleh pemerintah,” ujar Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli.
Ramli menjelaskan tiga variable yang menjadi perhatian Ditjen PPI dalam mendorong ekonomi digital. Pertama, dukungan industri telekomunikasi dengan jaringan yang baik seluruh transaksi dapat dilakukan secara online.
Kedua, pelaku e-commerce yang memegang perananan penting menghubungkan produsen dan konsumen. Ketiga, industri pos dan logistik untuk menghadirkan barang secara fisik.
“Kolaborasi tiga pilar tersebut menjadi bagian penting untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi digital dan bergerak naiknya ekonomi masyarakat hang menjangkau seluruh wilayah Republik Indonesia dengan peran yang semakin besar oleh UMKM,” kata Ramli.
Konvensi ini menghadirkan panelis dari sektor pos dan informatika antara lain Direktur Utama Telkomsel Emma Sri Martini, Presiden Bukalapak M. Fajrin Rasyid, mantan Bupati Bojonegoro Suyoto dan Presiden Direktur JNE M. Feriadi.
Dalam kesempatan tersebut dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Komunikasi dan Informatika dan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Penandatanganan nota kesepahaman ini, Menkominfo diwakili oleh Sekjen Kominfo Rosarita Niken Widiastuti, sementara Menteri Hukum dan HAM diwakili oleh Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Min Usihen.
Dalam kesempatan tersebut Kominfo juga menyerahkan sejumlah penghargaan kepada stakeholders bidang penyelenggaraan pos dan informatika.
Artikel ini dikutip dari Antaranews.com
